Di banyak perkebunan kelapa sawit, integrasi dengan peternakan sapi sawit menjadi praktik umum untuk memanfaatkan biomassa. Namun, keberadaan populasi sapi di lingkungan perkebunan ini juga meningkatkan risiko penularan PMK. Pengelolaan risiko yang efektif sangat penting.
Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) kembali menjadi ancaman serius bagi sektor peternakan Indonesia. Wabah ini menyebar dengan cepat, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan peternak dan pemerintah. Kehilangan produktivitas dan potensi kematian ternak menjadi dampak nyata yang harus diwaspadai.
PMK adalah penyakit viral akut yang sangat menular, menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Gejala yang sering muncul meliputi lepuh pada mulut, lidah, gusi, dan kuku, diikuti demam tinggi serta pincang. Penyakit ini melemahkan ternak.
Virus PMK sangat resisten di lingkungan dan dapat menyebar melalui kontak langsung antarhewan. Kontaminasi pakan, air, peralatan, serta pergerakan hewan dari daerah terjangkit juga menjadi jalur penularan. Penyebarannya sangat cepat dan merusak.
Dampak ekonomi dari PMK sangat merugikan. Selain potensi kematian ternak, penyakit ini menyebabkan penurunan drastis produksi susu dan daging, biaya pengobatan yang tinggi, serta pembatasan perdagangan. Kerugian finansial bisa mencapai miliaran rupiah.
Vaksinasi adalah strategi paling efektif untuk mencegah penyebaran PMK. Program vaksinasi massal harus digalakkan untuk menciptakan kekebalan kelompok yang kuat di antara populasi ternak. Ketersediaan dan distribusi vaksin harus dipastikan secara merata.
Penerapan biosekuriti ketat di setiap peternakan, termasuk unit sapi sawit, adalah kunci. Pembatasan lalu lintas orang dan kendaraan, desinfeksi rutin kandang dan peralatan, serta karantina bagi hewan baru harus menjadi prioritas utama. Langkah pencegahan ini sangat vital.
Edukasi dan sosialisasi kepada peternak mengenai PMK sangat penting. Pemahaman tentang gejala, cara penularan, dan langkah-langkah pencegahan akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam upaya pengendalian. Informasi yang akurat harus disebarluaskan.
Pemerintah memegang peran sentral dalam penanganan wabah ini. Kebijakan yang jelas, koordinasi antarlembaga terkait, serta alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung program vaksinasi dan pengawasan. Respon cepat dari pemerintah sangat dibutuhkan.